Pemulihan Ibukota, Pemulihan Ibu Pertiwi : Penanganan Banjir dan Macet Jakarta Tanggung Jawab Siapa?

1181 Views |  Like

Bincang-bincang Pauline Boedianto bersama Prof. Dr. Ronald Waterman, tokoh senior di bidang Water Management dari Belanda.  Delft, 7 April 2014

 

 

PB: Professor, anda bekerja sebagai penasehat senior pemerintah untuk 51 negara di dunia. Apa kesamaan dari proyek-proyek dan lokasi yang anda tangani?

RW: Pada umumnya daerah yang saya tangani adalah lokasi perkotaan yang bermasalah karena tingginya kepadatan penduduk. Tidak ada infrastruktur maupun ruang yang memadai untuk bekerja, bermukim atau berekreasi. Daerah-daerah ini umumnya menyangkut permukiman di sekitar muara sungai, dimana permasalahan timbul saat daratan bertemu dengan perairan. Disitu rentan terkena banjir pasang surut, badai, maupun banjir yang berasal dari lebatnya curah hujan. Juga banyak perusakan hutan yang mengakibatkan aliran air dari daerah dataran tinggi begitu cepat mengalir, sambil mengikis tanah dan membuat sungai, serta kanal cepat tersumbat endapan lumpur. Singkatnya, saya berkiprah di daerah tempat air bisa menjadi sahabat terbaik manusia, tapi juga musuh bebuyutan. Tapi ditengah tantangan itu, justru ada peluang untuk menyatukan alam, lingkungan hidup dan landscape tata kota. Khususnya keterbatasan ruang memerlukan pendekatan multifunctional dengan memanfaatkan permukiman secara 3 dimensi. Keatas menggapai cakrawala, kebawah tanah (kalau perlu), pembuatan kota satelit, atau reklamasi pulau di laut. Semuanya bisa diintegrasikan secara harmonis menurut asas Building with Nature.

PB: Apakah anda juga terlibat dalam desain Giant Sea Wall maupun reklamasi pulau untuk teluk Jakarta?

RW: Tentu saya terlibat dalam perencanaan kedua proyek tersebut. Seperti diketahui, 80% kota terbesar di seluruh dunia berlokasikan di area pantai atau muara sungai. Apakah itu Buenos Aires, New York, Lagos, Mumbai, Singapore, Manila, Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Osaka, Kobe, Shanghai, Hongkong, dan contoh utama yang sering mencuat di pemberitaan adalah Jakarta. Keunikan Jakarta dalam segala permasalahannya adalah Jakarta seperti sebuah berlian yang menyatukan rangkaian 17.000 pulau.

PB: Bagaikan jantung hati yang menyatukan Zamrud Kathulistiwa (Equator’s Emerald), begitukah?

Tepat sekali, jantung hati Zamrud, dan itu harus kita pikirkan masa depannya

PB: Kalau anda mengilustrasikan Jakarta seperti jantung Indonesia, apakah ada resiko jantung ini juga bisa terancam serangan jantung?

RW: Ya, tentu saja, tanpa sedikitpun keraguan. Jakarta sudah jelas berada dalam posisi yang sangat terancam bahaya. Kita harus segera menemukan jawaban untuk permasalahan ini yang satu persatu sedang menunggu antrian untuk muncul di masa depan Jakarta. Solusi itu harus mempertimbangkan segala aspek, relasi Jakarta dengan daerah satelit maupun pedesaan disekitarnya, dan juga dengan pantai utara, teluk Jakarta. Belum lagi permasalahan banjir, baik dari laut maupun dari gunung (akibat penggundulan hutan) dan penurunan tanah yang disebabkan oleh penyedotan air tanah berlebih untuk supply air bersih sudah sangat parah. Itulah inti permasalahan Jakarta.

PB: Sejarah mencatat bahwa sistem perairan di Jakarta adalah peninggalan sistem Belanda, sistem yang sebenarnya sudah terpuji dan teruji. Lalu kesalahan apa yang terjadi sebenarnya saat tongkat estafet ini diambil alih pemerintahan Indonesia sehingga begini runyam keadaannya?

RW: Jakarta sudah terlanjur menjadi sebuah lembah yang makin lama makin anjlog, karena penurunan tanah tadi. Ini yang memperparah keadaan. Ini harus dilindungi melalui pembangunan bendungan laut, dibarengi dengan sistem pompa yang memadai. Selain itu sungai dan waduk tidak boleh dibiarkan begitu saja menjadi dangkal dari tahun ke tahun, melainkan harus selalu dikeruk sampai mencapai kedalaman yang cukup untuk menampung seluruh kapasitas total saat banjir. Juga harus diamati dan dikawal, bahwa tidak ada lagi kebiasaan membuang sampah begitu saja main lempar ke sungai. Inilah yang disebut kebijakan dan manajemen lingkungan hidup.

PB: Jadi solusi yang diperlukan harus multifunctional dan multifaceted?

RW: Setuju, dan tepatnya ada 21 aspek yang harus ada dalam kebijakan yang diterapkan dalam masterplan yang ada. Di situ harus ada kombinasi antara pengelolaan SDA, manajemen lingkungan, kebijakan pemerintah dalam menentukan infrastruktur. 21 aspek masterplan tersebut adalah ciri khas pendekatan yang saya lakukan, dan ini saya rangkum dalam bentuk pictogram untuk memudahkan orang mengerti bahwa ini satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

Energi, infrastruktur, SDA, manajemen, lahan untuk permukiman, perkantoran, industri, pariwisata maupun rekreasi adalah aspek-aspek yang tidak bisa terlepas dari aspek sosial sebuah kota. Seringkali akibat dari kekurangan permukiman, orang-orang miskin membangun di bantaran sungai, dan hal ini dibiarkan saja oleh pemerintah. Padahal tugas nyata pemerintahlah untuk mengurusi rakyat miskin seperti ini. Pendekatan yang terintegrasi ini membutuhkan kepedulian pemerintah dalam bentuk pengadaan permukiman bagi rakyat miskin. Ketegasan juga harus hadir terutama dalam hal menggeser permukiman bantaran sungai dan waduk. Hal itu tidak boleh dibiarkan begitu saja karena membahayakan kesejahteraan kota secara keseluruhan. Pendekatan tersebut hanya layak diterapkan berdampingan dengan pengadaan permukiman rakyat miskin serta penyediaan lahan pekerjaan bagi mereka sehingga rakyatpun hidup sejahtera.

PB: Rupanya telah terjadi suatu mismanajemen selama puluhan tahun di Indonesia yang membiarkan perkembangan seperti itu merambah tanpa dijamah

RW: Benar, dan solusinya adalah sebuah Masterplan yang fleksibel, yang penerapannya dapat dilakukan dengan tegas step by step, dengan hasil yang jelas pula. Mengapa ini sangat penting, karena keadaan yang sudah dibiarkan terpuruk sekian puluh tahun tidak bisa begitu saja dibenahi dalam sekejap mata. Bahkan menurut saya, membenahi Jakarta harus ditangani seperti perencanaan “perang”. Harus ada dana, tenaga dan ruang yang khusus dialokasikan untuk demi tujuan memenangkan peperangan melawan kekumuhan ibukota. Yang menarik adalah, apabila kita lulus menangani Jakarta dengan solusi yang tepat, melaksanakannya dengan sangat akurat, dengan koordinasi dan kolaborasi penuh antara DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat, otomatis kita akan menemukan solusi untuk kota-kota lain di seluruh Indonesia. Karena meskipun Jakarta adalah puncak permasalahan di Indonesia, tapi kota-kota lain juga menghadapi ancaman dan tantangan permasalahan yang persis sama seperti Jakarta. Kalau bisa menemukan solusi dan eksekusi yang mujarab buat Jakarta berarti itu pula obatnya untuk seluruh kota besar Indonesia.

PB: Jadi kita bisa memakai kasus Jakarta sebagai contoh worst-case scenario untuk seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia?

RW: Tepat sekali, sebagai worst case, sekaligus sebagai pilot project. Perintis yang punya peluang untuk sukses menjadi Jakarta yang hebat, dengan sudah terbukti sanggup menang dari permasalahannya dengan gemilang. Ini satu contoh cemerlang bagi seluruh Indonesia. Jakarta sungguh-sungguh harus menang dari permasalahan ini. Bersama dengan seluruh rakyat Jakarta, pemerintah DKI Jaya, dan harus didukung oleh kementerian dari Pemerintahan Pusat. Pasti ada jalan keluar jika dilakukan secara bergandengan tangan. Sejak 1983 saya terlibat sebagai penasehat untuk proyek Pantura, dengan fokus utama di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat itu saya sudah mengusung ide-ide tersebut untuk mulai berbenah secara infrastruktur, bahkan untuk memulai reklamasi pulau di teluk Jakarta. Tapi ide-ide itu tidak boleh berdiri sendiri, tanpa ada pembenahan 13 sungai, kanal banjir & waduk di seluruh Jakarta.

PB: Apakah sejak 1983 itu pula anda telah mendeteksi inti permasalahan yang saat ini sudah jadi begitu besar dan menjadi ancaman pada tahun ini?

RW: Ya tentu saja, karena untuk menangani ancaman itulah saya pada mulanya diundang datang ke Indonesia.

PB: Kalau anda sudah menyuarakan solusi tersebut sejak tahun 1983, bagaimana saat itu respon pemerintah pusat maupun DKI menanggapi saran anda?

RW: Saran dan nasehat saya saat itu sangat jelas dan vokal, dan mendapat respon yang sangat minim. Hanya ada beberapa orang yang antusias menanggapi pengarahan saya. Salah satunya Pak Emil Salim dan beberapa orang lagi. Tapi tentunya dukungan beberapa gelintir orang itu sama sekali belum cukup untuk menangani Jakarta. Karena ide bagus untuk solusi tepat guna itu hanya satu sisi saja. Saya bisa melontarkan solusi tersebut. Tapi di pihak lain, harus ada suatu badan yang dengan kuat mengeksekusi ide saya tersebut sampai semua level. Dan disitulah letak kelemahan yang selama ini berulang terus.

Di Belanda pun saya menghadapi kesulitan yang sama. Sejak tahun 80-an, saya sudah mendesain proyek-proyek perairan. Tapi pada taraf pelaksanaannya di Belanda, saya masih bisa menjaga supaya diterapkan dengan tepat dan akurat. Butuh waktu sangat lama untuk bisa meyakinkan semua pihak yang terkait. Kita harus berhadapan dengan semua level pemerintahan yang ada, baik di peringkat lokal maupun nasional. Kita harus berhadapan dengan penduduk yang ada, serta dinas-dinas terkait, kotamadya, serta jawatan-jawatan umum yang menangani publik maupun sektor privat untuk menjamin bahwa semua pihak mau turut berpartisipasi menyukseskan proyek ini.

PB: Ini layaknya operasi besar-besaran untuk mengeluarkan kanker dari dalam kota Jakarta. Karena saya lihat ini sudah bukan sekedar luka biasa, tapi sudah mengalami infeksi berkepanjangan, bahkan sudah menjadi kanker di peta Ibukota.

RW: Tepat sekali perumpamaan itu. Ini operasi besar-besaran yang harus didukung dari segala aspek, baik kehidupan bermasyarakat, kehidupan umat beragama, kehidupan berfilosofi kenegaraan dan kependudukan, aspek kultur, dan penanganan proyek yang benar akan bisa menciptakan situasi win-win-win dan semua pihak bisa disejahterakan. Sebenarnya Indonesia sudah punya Masterplan untuk memenangkan tantangan ini, yaitu Pancasila. Kita bisa memakai dan menerapkan ini di tahap proyek rehabilitasi sebuah kota pula karena di dalam asas Pancasila, sudah terangkum segala jaminan bahwa disamping perkembangan ekonomi, selaras pula kesejahteraan rakyat dan tertatanya lingkungan hidup.

PB: Luar biasa, bahwa anda sebagai expert malah bisa melihat Pancasila lebih dari sekedar ideologi Indonesia, tapi bahkan sebagai intisari dari solusi proyek restorasi tata kota pula?

RW: Pancasila adalah dasar yang sangat hebat untuk membangun sebuah negara serta menangani segala tantangan yang dihadapi!

PB: Saya rasa bahkan tidak banyak orang Indonesia yang menyadari betapa ampuhnya pengaruh Pancasila kalau diterapkan sampai pada taraf perkembangan fisik sebuah kota, bahkan didalamnya terkandung solusi untuk menangani banjir dan macet ibukota.

RW: Maka dari itu kan sayang sekali kalau tidak ada kesadaran tersebut, karena mereka sudah memiliki ideologi yang begitu indah dan harmonis, yaitu Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Ini modal terbesar untuk menemukan solusi harmonis satu dengan yang lain, menguntungkan semua pihak.

PB: Anda mengikuti perkembangan Indonesia sudah puluhan tahun, dan sejak september 2012 Jakarta punya Gubernur dan Wagub baru, Jokowi dan Ahok. Kesan apa yang ada dalam benak anda tentang kiprah mereka berdua? Apakah ini angin baru untuk Jakarta, apakah gebrakan mereka cukup kuat untuk bisa benahi Jakarta?

RW: Kesan saya, adalah sangat positif. Saya bahkan berani mengatakan bahwa saya sepenuhnya berani merekomendasi Jokowi dan Ahok karena saya menangkap di batin saya bahwa mereka berdua inilah orang yang tulus, penuh integritas dan mereka bertekad mengatasi problem apapun secara tepat, akurat, dan seksama.

PB: Apakah menurut anda gebrakan Jokowi dan Ahok sudah mengena akar permasalahan Jakarta?

RW: Dalam pandangan saya memang seperti itu. Tapi mereka masih membutuhkan kolaborasi sepenuhnya dari semua pihak, yang bukan hanya akan menguntungkan Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia.

PB: Anda pasti mengikuti pula bahwa Jokowi saat ini menerima pencalonan dirinya sebagai presiden. Tapi seandainya Jokowi tetap menghabiskan masa menjabat sebagai Gubernur DKI sampai 2017, apakah gebrakan Jokowi sebagai Gubernur DKI tersebut sudah cukup untuk memberi impact demi pemulihan Jakarta?

RW: Bisa jadi bahwa itu sudah cukup. Tapi dipihak lain, untuk pelaksanaan gebrakan beliau dari tahap awal sampai akhir, justru saat Jokowi menjabat sebagai Presiden adalah satu peluang besar demi restorasi Jakarta. Sebagai Presiden RI, Jokowi justru bisa berkoordinasi erat dengan DKI dimana Ahok menggantikan posisinya sebagai Gubernur DKI. Karena saya lihat mereka berdua ini punya kemampuan untuk bekerja sama dengan erat dan kompak, bertekad untuk saling membangun. Itu bisa jadi solusi yang sangat baik

PB: Jadi tetap berkolaborasi dalam duet ini dimana Jokowi sebagai pencetus kebijakan nasional yang diterapkan pelaksanaannya sampai tahap akhir oleh Ahok di tingkat provinsial? Karena kalau melihat setahun kebelakang ini dalam penanganan banjir dan macet ibukota, halangan apa yang mereka hadapi dalam penerapannya sampai pada akar permasalahannya? Misalnya, apakah 13 sungai Jakarta itu hanya wewenang propinsi ataukah sebenarnya dibawah otoritas pemerintah pusat? Apakah Jokowi-Ahok cukup otoritasnya untuk mengendalikan semua?

RW: Tanpa keraguan sedikitpun saya menyatakan, bahwa dalam kasus penanganan banjir Jakarta, sebenarnya yang memegang peranan utama seharusnya Direktorat Jendral di bidang perairan, dari Kementrian di tampuk pimpinan pusat. Jadi seharusnya ini koordinasi kerjasama antara DKI dan Bappenas, dan dirjen-dirjen lainnya seperti Lingkungan Hidup, dll. Juga peran dunia akademis, sektor privat. Bahkan ITB, UI, UGM, dan tentunya juga dengan peranan Surya University yang baru didirikan. Semuanya harus dikerahkan secara terkoordinasi untuk menangani banjir Jakarta.

Peran terpenting penanganan banjir Jakarta juga ada di tangan Presiden RI. Tidak bisa DKI saja. Tidak ada jalan keluar lainnya. No way back! Kita tidak bisa menunggu atau menunda sejenakpun. Harus dari sekarang ditetapkan gebrakan kebijakan seperti route yang akan berlanjut. Semua pihak harus bersatu memerangi ancaman ini. Tidak ada waktu lagi. Kita harus menyikapi tantangan ini dengan benar, demi masa depan Jakarta yang lebih baik.

PB: Kita sedang berpacu dengan waktu, menghadapi penurunan tanah yang begitu parah diseluruh Jakarta, dimana dibeberapa tempat yang terparah seperti yang sedang saya tangani di Muara Angke, mengalami penurunan sampai 17 cm per tahun!

RW: Ya itulah daerah Jakarta Utara yang paling menderita terkena ancaman ini. Tapi sebenarnya seluruh Jakarta dalam keadaan terancam. Maka dari itu harus secepatnya menangani 13 sungai ini dengan pendekatan yang mengintegrasikan penggunaan sungai sebagai alat transportasi, sarana rekreasi tepi sungai maupun tepian pantai dengan infrastruktur yang terjalin dengan baik, seperti “jaman doeloe”. Itulah konsep Aquapuncture yang saya cetuskan. Pemanfaatan maksimal dari 13 sungai Jakarta untuk pengembangan perekonomian, lapangan pekerjaan, bahkan pelestarian lingkungan hidup. Jangan remehkan kapasitas sungai tersebut sebagai sarana transportasi. Di jaman dulu pernah ada transportasi sungai, tapi seakan-akan sudah dilupakan. Sekarang orang sibuk mencetuskan pendekatan baru, Green Jakarta, tapi jangan lupa Blue Jakarta. Sarana perairan harus dioptimalkan. Secara kesatuan menyeluruh, 13 sungai, kanal banjir, waduk, tapi juga reklamasi di teluk Jakarta yang ada harus harmonis terpadu dalam sebuah system yang sosial. Intinya, penyembuhan Jakarta hanya bisa ditangani secara Integral, Sustainable, Multifunctional.

PB: Seperti anda sadari dan alami secara langsung pula, tampuk pimpinan di Indonesia silih berganti. Setiap penguasa yang datang mengenalkan program pribadi maupun parpolnya sendiri. Istilahnya siapapun dia dan apapun jabatannya, setiap manusia tentunya membawa “baggage & garbage” masing-masing. Lalu tantangannya, apakah yang bisa membuat sebuah visi proyek pemulihan besar-besaran ini sanggup bertahan ditengah aliran arus datang dan pergi ini. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan begitu banyak pemeran supaya tetap bisa fokus berjuang menangani satu tantangan yang sama?

RW: Maka dari itu kita perlu satu visi misi yang solid, yang secara kukuh dijadikan pegangan bersama dalam menangani permasalahan Jakarta. Masterplan yang menaungi diatas harus kukuh pula agar tidak ikut terombang ambing gejolak silih bergantinya pemimpin. Dari tahun ke tahun harus ada kemajuan yang dicapai secara sustainable, hasil-hasil nyata yang beranjak dari Masterplan ini. Ada suatu kombinasi dinamis antara kukuh dan fleksibel, tapi semuanya bertujuan untuk pelaksanaan Masterplan ini dari segmen ke segmen, dari suksesnya satu fase ke fase berikutnya. Intinya, visi pemulihan harus dipertahankan dengan kukuh yang dikomunikasikan dengan akurat ke masyarakat sampai ke segala lapisan, dan juga diperjuangkan bersama oleh semua lapisan pimpinan, dari pemprov ke pusat sekalipun.

Prof. Dr. Ronald Waterman bersama Pauline Boedianto

Prof. Dr. Ronald Waterman bersama Pauline Boedianto

Profil: 

Prof. Dr. Ronald Waterman adalah seorang guru besar, dengan latar belakang Master Teknik Lingkungan Hidup, Master Tehnik Kimia, dan Doktor di bidang Teknik Sipil lulusan Delft University of Technology (Nederland) dan M.I.T. Illinois Institute of Technology (USA). Bertahun-tahun menjabat sebagai guru pribadi di bidang water management untuk Raja Willem Alexander. Beliau juga adalah Senior Advisor untuk Kementrian Pekerjaan Umum Belanda, Kementrian Ekonomi & Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri maupun BAPPENAS Belanda di bidang Water Management, dan Building with Nature. Sejak tahun 1982 sudah menerima 17 penghargaan tertinggi di berbagai bidang, seperti pengembangan Masterplan di Rotterdam, Taiwan, Chili,  Filipina, juga desain reklamasinya untuk teluk Jakarta. Selain dibidang akademis, beliaupun menerima penghargaan tertinggi dari Kerajaan Belanda dari tangan Ratu Beatrix (Knight in the Order of the Dutch Lion – Officer in the Order of Oranje-Nassau). Karirnya tidak hanya dalam dunia akademis dan konsultasi, tapi juga di bidang politik. Bahkan reputasinya sebagai politikus bertangan bersih dan kata-kata yang selalu bisa dipegang, telah menghantarnya sebagai penerima award Politikus teladan diantara 826 anggota dewan tingkat DPRD diseluruh Belanda.

http://ronaldwaterman.com/page4/files/130930cvrew.pdf

 

Pauline Boedianto
ir. Pauline Boedianto MSc, Phd (candidate) adalah arek Suroboyo, yang sejak masa kecilnya berangan-angan menjadi arsitek pembela hak rakyat miskin seperti Romo Mangun dengan Kali Code-nya. Selesai SMA tahun 1988, langsung naik pesawat terbang untuk pertama kalinya, menuju ke negeri Belanda bersama beasiswa dari yayasan yang didirikan oleh anak cucu sahabat pena R.A. Kartini di Belanda. Kemudian berhasil lulus dari Delft University of Technology dengan gelar master spesialisasi pemulihan kampung kumuh dan pedalaman. Penulisan tesis PhD-nya di bidang pemukiman masal, sempat tertunda oleh keasyikan momong putra putri tercinta, dan berkiprah dalam yayasan Shepherd of Nations. Sejak 2012 aktif di Taskforce Liveable Cities (Satuan Tugas Pemukiman Layak Huni) dan terfokus pada Rehabilitasi Kampung Kumuh dan Restorasi Pedalaman Nusantara. Pada Mei 2013, menjadi Negosiator ProDeo & Community Educator dalam memperjuangkan proyek I.K.A.N.M.A.S. (Integrasi Kampung Anugrah Nelayan Muara Angke Sejahtera). Meski sudah 26 tahun bermukim di Belanda, sekeluarga akhirnya memutuskan untuk “bedol desa”, pulang kampung mengabdi untuk Nusantara. Perjuangannya bagi rakyat di kampung kumuh dan pedalaman akan dilanjutkannya melalui jabatannya sebagai Direktur REASSURE (Restoring Afflicted Shelters & Settlements in Urban+Rural Environments) di bawah naungan Surya University, Tangerang.