Panoptisisme dan Pemerintahan

1378 Views |  4

Michel Foucault, seorang pemikir strukturalis, membicarakan ide kuasa pendisiplinan (disciplinary power) dalam bukunya yang berjudul Discipline and Punish [1]. Kuasa pendisiplinan menurutnya adalah sebuah mekanisme kekuasaan untuk mengatur perilaku individu-individu dalam sebuah organisasi masyarakat. Ia bukanlah sebuah pemaksaan pendisiplinan masyarakat seperti pada prinsip kapitalisme demi produktivitas ekonomi semata. Melainkan penerapan kuasa melalui penataan ruang arsitektur dan kota yang akan mempengaruhi waktu, aktivitas, dan perilaku manusia di dalamnya.

Lalu bagaimanakah bentuk penerapan kuasa melalui penataan ruang ini?

Foucault membahas sebuah teknik dan mekanisme pengawasan yang disebut dengan panoptisisme (Panopticism) [1]. Panoptisisme memanfaatkan unsur psikologis penataan ruang dan arsitektur untuk menerapkan kuasa. Misalnya, seorang anak tertangkap basah oleh ibunya sedang bermain saat waktunya untuk belajar. Setelah kejadian ini, anak tadi akan merasa selalu diawasi oleh ibunya setiap kali dia hendak bermain saat waktunya untuk belajar, padahal belum tentu sang ibu melakukan itu. Perasaan sang anak ini bisa dikatakan perasaan psikologis dari panoptikon.

Lalu bagaimanakah sebenarnya bentuk panoptisisme ini?

Sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu sejarah dan konsep panoptikon yang merupakan inspirasi dari panoptisisme. Kata “panoptisisme” yang diusulkan oleh Foucault terinspirasi dari rancangan penjara Panoptikon oleh seorang filsuf Inggris bernama Jeremy Bentham pada tahun 1790-an (lihat gambar 1). Penjara ini berbentuk melingkar dengan sel-sel penjara yang mengelilingi sebuah menara yang berada di tengah. Tiap individu di dalam sel bisa melihat menara pengawas, namun tidak mengetahui siapa yang berada di menara pengawas. Sementara itu, pengawas dapat secara terus-menerus memantau individu yang berada di dalam sel tanpa pernah dapat dilihat oleh mereka yang diawasi – “one is totally seen without ever seeing and one sees everything without ever being seen.

Gambar 1a. Potongan-denah Panoptikon oleh Jeremy Bentham [1]

Gambar 1a. Potongan-denah Panoptikon oleh Jeremy Bentham [1]

Gambar 1b. Penjara Panoptikon oleh Jeremy Bentham [1]

Gambar 1b. Penjara Panoptikon oleh Jeremy Bentham [1]

Panoptikon merupakan contoh ruang yang memiliki bentuk karakter kekuasaan / kekuatan. Ia merupakan perwujudkan sebuah sistem pengawasan yang memiliki peranan penting untuk menonjolkan displin kuasa dan ilmu (knowledge). Bagi Foucault, ia bukanlah penjara, namun sebuah model yang merangkum karakteristik masyarakat yang berdasar pada kuasa pendisiplinan [2]. Penguasaan terhadap individu melalui mekanisme pemantauan searah dan arsitektur yang dibentuk sedemikian rupa inilah yang membentuk konsep panoptisisme.

Lalu, bagaimana panoptikon ini bisa berdampak di dalam tata ruang?

Seperti pada kasus penjara panoptikon, teknik penataan ruang tertentu (melalui penyekatan, pencahayaan, orientasi, hirarki ruang, letak menara penjaga, dan lain-lain) bisa membuat narapidana yang ada di dalamnya merasa selalu diawasi terus menerus, padahal belum tentu ada orang yang mengawasi di dalam menara penjaga. Pengawasan secara psikologis sekaligus efektif inilah yang melahirkan panoptikon. Dari sekilas gambaran mengenai teori panoptisisme Foucault, penulis akan membedah fenomena panoptisisme dan tata ruang dan keterkaitannya dengan pemerintahan.

Panoptisisme, Arsitektur dan Pemerintahan

Sebelum memahami prinsip panoptisisme Foucault, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu pandangan Foucault tentang kuasa (power), pengetahuan (knowledge), dan disiplin (discipline), serta kaitannya terhadap ruang (space) dan panoptisisme.

Foucault menjelaskan lima metodologi yang dipertimbangkan dalam menganalisis kuasa. Kuasa meliputi: (1) tidak dipandu oleh kehendak subjektif individual, (2) bersandar pada hubungan kekuasaan di antara orang-orang, dan bukanlah pada jumlah yang disyaratkan, (3) tidak terkonsentrasi pada satu individu atau kelas, (4) tidak mengalir hanya dari yang-lebih kepada yang-kurang berkuasa, tetapi lebih kepada yang berasal dari bawah, dan (5) memiliki dinamika tersendiri dan disengaja. Hubungan antar kuasa bisa diungkapkan dalam hubungan antara orang tua dan anak, sepasang kekasih, pengusaha dan karyawan [1]. Dalam setiap interaksi antar manusia, kekuasaan menyaratkan negosiasi. Dan setiap individu memiliki tempatnya dalam sistem hirarki, tanpa mengacuhkan kefleksibelan hubungan hirarki tersebut.

Ada tiga teori dan ide utama mengenai kuasa. Pertama, konsep kuasa bukanlah sebuah “benda” atau “kapasitas” yang bisa dimiliki baik oleh negara atau individu tertentu, melainkan sebuah “hubungan” antara individu dan golongan lain yang hanya muncul ketika dijalankan. Foucault mengajukan sebuah hipotesa bahwa kuasa diperluas dengan adanya tubuh sosial (social body). Tidak ada kebebasan (freedom) yang luput dari hubungan kuasa, tetapi penolakan (resistance) muncul di manapun ada kuasa (power). Penolakan ini muncul pada setiap tingkat, termasuk pada tingkat rendah [3].

Kedua, Foucault mengkritik model yang melihat bahwa kuasa itu sepenuhnya berada pada negara atau admistratif dan badan eksekutif yang memerintah negara. Menurutnya pada praktiknya, keberadaan sebuah negara tergantung dari operasi kompleks beribu-ribu hubungan kuasa pada setiap tingkatan dari tubuh sosial. Dan yang ketiga, kuasa haruslah produktif secara sosial dan bukanlah penindasan terhadap individu, kelas sosial atau insting natural.  Dengan ini kuasa akan menghasilkan jenis pengetahuan dan penataan budaya tertentu [3].

Selain ketiga makna dari kuasa tadi, mekanisme dari kuasa yang membentuk tipe-tipe dari berbagai macam pengetahuan juga penting. Hal ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengumpulkan informasi dari aktivitas manusia dan wujudnya. Pengetahuan yang dikumpulkan dengan cara ini akan membentuk latihan-latihan kuasa. Pengetahuan tidak memisahkan masyarakat, ilmu, atau negara pada sisi yang berlainan, melainkan suatu kesatuan kuasa-pengetahuan (power-knowledge).  Kuasa dan pengetahuan beroperasi hampir secara bergantian. Hal ini didiskusikan secara sadar oleh Foucault dengan menggunakan istilah yang ditulis dengan tanda penghubung, dan ini menemukan lebih banyak perbedaan diantara dua kategori ini.

Foucault selalu merefleksikan dan mendiagnosis masa kini dengan mempelajari apa yang telah terjadi pada masa lampau. Segala sesuatunya dinilai sesuai dengan kerangka pengetahuan yang selamanya akan terus berubah [2]. Seperti pada hal kuasa, menurutnya, sejak dahulu pendisiplinan tubuh (body) telah ada sebagai upaya untuk menjadikan individu-individu lebih patuh, sehingga mereka mampu dimanfaatkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini tubuh dijadikan sebagai obyek dan sasaran kekuasaan.

Ia lalu mengajukan hubungan antara kuasa-pengetahuan secara bertahap: (1) disciplinary power, yang dalam sejarah menggantikan bentuk lama dari kekuasaan yang berdaulat, fokusnya kepada penciptaan dan kontrol individu dengan melatih badan dan perilaku. (2) Biopower yang berfokus pada kehidupan, kematian dan kesehatan dari keseluruhan populasi. (3) Governmentality yang memungkinkan penggabungan kekuasaan ke dalam mekanisme yang menunjukkan jalan untuk perilaku orang di dalam tubuh sosial [3]. Istilah yang terakhir meninggalkan diskusi mengenai kuasa, malah lebih mendiskusikan soal kebebasan, kebenaran dan subyek, dan cara untuk memandu diri sendiri dan mengatur orang lain.

Bentuk kuasa pendisiplinan (disciplinary power) mendukung diskusi teoritis panoptisisme, karena kedisiplinan (disciplinary) merupakan dasar dari teknik dan prinsip mekanisme ini. Kuasa pendisiplinan pertama kali berkembang pada pada akhir abad ke-18, dengan menggantikan bentuk kuasa berdaulat. Sistem kuasa ini dianut masyarakat feudal yang memiliki figur otoritas seperti raja, imam, atau ayah yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa [3]. Menurut Foucault, bentuk kuasa ini menyebabkan inefisiensi dalam pengaturan perilaku populasi di Eropa.

Kedisiplinan (Discipline), merupakan sebuah “teknologi” yang bertujuan untuk menjaga seseorang berada di dalam pengawasan. Hal ini termasuk cara mengontrol tindakan, perilaku, dan bakat seseorang, juga cara meningkatkan kinerjanya, kapasitasnya, dan menempatkannya pada posisi yang paling berguna (teknologi produktif). Teknologi ini mengeksploitasi manusia sebagai obyek dan sasaran kekuasaan, seperti yang dikatakan oleh Timothy Rayner:

Sebuah ‘anatomi politik’ yang juga sebuah ‘mekanisme kekuasaan’ lahir; yang berarti seseorang dapat mengendalikan tubuh orang lain bukan hanya agar mereka dapat melakukan keinginanannya, tetapi agar mereka dapat bergerak sebagai satu keinginan, dengan teknik, kecepatan, dan efisiensi yang ditentukan.” [4, pp. 148-9]

Foucault mendata ada beberapa teknik atau prinsip yang menfasilitasi mekanisme kuasa pendisiplinan ini [3].  Yang pertama terkait dengan pengorganisasian ruang. Menurutnya, ruang merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan sebuah kekuasaan. Pemikiran ini terkait dengan konsep kuasa dan ruang pada akhir abad ke-18 yang mengatakan bahwa arsitektur merupakan bagian dari politik dan kuasa dari sebuah pemerintahan [5]. Ia memiliki peranan penting dalam praktek pemerintahan, terutama dalam kendali dan pembentukan teritori sebuah kota. Pemerintah saat itu beranggapan bahwa distribusi ruang, dari mulai pola penataan kota sampai kepada ruang yang paling privat, merupakan hal yang paling efisien dalam mengontrol sebuah kota dan teritorinya.

Perkembangan teknologi, terutama dalam konstruksi rel dan listrik, dan urbanisasi yang meningkat, pada abad ke-19, mempengaruhi pola keterkaitan kuasa dan ruang tadi. Pembentukan ruang di kota bukan lagi menjadi domain dari kuasa pemerintahan dan para arsitek, namun tergantikan oleh insinyur, teknisi, dan pembangun yang dapat mengontrol teritori, komunikasi, dan kecepatan [5]. Kuasa yang dibentuk dari pola penataan ruang tidak lagi dipegang oleh pemerintahan, namun beralih kepada masyarakat.

Pengorganisasian ruang dimulai dengan sebuah prinsip ‘berpagar’ (enclosure) yang mengunci seseorang pada ruang institusionalnya. Misalnya, penjahat di penjara atau anak-anak di sekolah. Prinsip ini menciptakan partisi-partisi kecil, yang membagi manusia dalam ‘peringkat-peringkat’ dan ‘kelas-kelas’nya. Pembagian ini nantinya memerlukan desain arsitektur yang menjaga ruang-ruang sosial ini tetap terorganisir secara fisik.

Teknik mekanisme kuasa yang kedua berhubungan dengan organisasi aktifitas dan perilaku. Pertama, mengembangkan sebuah jadwal bagi sekelompok orang untuk hadir pada saat yang bersamaan demi menjalankan tugas. Kemudian bentuk dari aktifitas grup ini diatur, orang-orang tadi dilatih untuk menampilkan gerakan yang sama secara bersamaan. Ketiga, digunakan metode pelatihan tubuh dan gestur untuk menyempurnakan pergerakan tadi agar tubuh menjadi semakin efisien di dalam aktifitas yang dilakukan [3]. Kesuksesan dari teknik kuasa pendisiplinan ini semakin terjamin dengan adanya tambahan dari pengawasan.

Arsitektur dapat membentuk pola aktivitas orang-orang melalui penataan ruang, pengarahan, dan pembagian sesuai aktivitas masing-masing melalui mekanisme panoptikon. Penataan ruang bisa mengukuhkan keberadaan kuasa untuk mengakomodasi aktivitas-aktivitas tersebut. Hal ini memerlukan sebuah keteraturan hirarkis dengan kuasa yang jelas dan terwujud dalam kebudayaan masyarakat. Misalnya, hirarki penataan ruang pada bangunan religius yang mengatur posisi masing-masing dalam aktivitas religius, dengan sendirinya akan mengatur hubungan hirarkis antara umat dan pemimpin umat.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk membentuk “arsitektur kontrol” (disciplinary architecture) yang dapat mengubah persepsi dan perilaku pengguna: (1) penataan fisik dari elemen bangunan dan (2) perubahan sifat material. Elemen bangunan dapat berupa penentuan posisi, pemisahan, atau persembunyian. Sementara itu, sifat material dapat berupa tekstur, warna, dan jenis material. Pada hal pertama, arsitek dan desainer dapat memanfaatkan struktur fisik untuk mengontrol (mengarahkan atau melarang) perilaku / kegiatan tertentu pada ruang yang tersedia. Misalnya, seperti penggunaan pagar untuk mencegah seseorang mengakses daerah terlarang. Pada hal kedua, arsitek dan desainer dapat memanfaatkan sifat fisik desain untuk memberi efek psikologis seseorang untuk membentuk perilaku. Misalnya, dengan menggunakan warna-warna tertentu untuk mempengaruhi suasana hati pengguna. Selain kedua pola ini, ada juga pola pengawasan melalui perancangan tata ruang dan teknologi untuk menfasilitasi atau membatasi aktivitas atau jarak pandang sekelompok orang [6].

Penggunaan metode arsitektur kontrol ini cukup banyak dipraktekkan dalam arsitektur. Misalnya, desain bangku-bangku taman yang memiliki lengan di tengah-tengah bangku untuk mencegah orang tidur. Ataupun, penggunaan jendela pada tempat tinggi di ruang kelas untuk memaksimalkan pencahayaan yang masuk, namun mencegah para murid untuk terganggu dengan peristiwa di luar jendela [6].

Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan[1] merupakan salah satu contoh aplikasi dari arsitektur kontrol. Ada 3 strategi utama, yaitu kontrol akses, pengawasan dan penguatan teritori. Contohnya, bangunan yang mengadaptasi sistem ini dapat dibangun sedemikian rupa sehingga orientasi jendela dan pintu dari ruang yang berpenghuni akan mengarah pada lingkungan sekitar. Hal dapat memaksimalkan pengawasan dari orang yang berlalu lalang (eyes on the street).

Bangunan panoptikon yang dibangun oleh Jeremy Bentham merupakan salah satu contoh aplikasi desain arsitektur kontrol. Panoptikon dalam hal ini tidak dipandang sebagai sebuah penjara, melainkan sebuah prinsip umum kontruksi, pengawasan, dan mesin optik untuk sekelompok manusia. Ide panoptikon ini digunakan untuk mendapatkan kontrol atas apa yang kelihatan (fisik narapidana) dan tidak kelihatan (psikologi dari narapidana). Panoptisisme memberi pengelihatan sepenuhnya kepada seseorang dan menghalangi penglihatan yang lain terhadapnya.

Mekanisme arsitektur panoptikon ini membentuk kuasa menjadi lebih efektif dan ekonomis dalam meningkatkan moral publik, penyebaran edukasi dan pengembangan ekonomi. Selain susunan bangunan panoptikon secara fisik, sistem ini juga diimbangi dengan adanya kontrol dan observasi. Hal ini dapat mengimbangi desain fisiknya sehingga tercipta sistem mekanisme kuasa pendisiplinan yang lebih efisien. Bangunan panoptikon ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan panoptisisme, siapa yang memiliki kuasa dan tidak, serta memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi.

Arsitektur dalam hal ini sangat terkait dengan panoptisisme dan pemerintahan, dengan tiga komponennya, penataan fisik elemen bangunan, material, dan pengawasan. Komponen ini dapat digunakan untuk melihat kuasa pendisiplinan di dalam sebuah desain. Pemerintahan bisa memanfaatkan pengawasan panoptikon ini ke dalam masyarakat. Dan arsitektur juga membantu pemerintahan di dalam pengawasan. Sebagai contohnya, pola penataan atrium / plaza yang terbuka bisa memberi kesempatan bagi orang-orang untuk mengawasi dan diawasi. Bangunan jika dirancangan dengan menggunakan prinsip panoptisisme, akan memberikan dampak kuasa melalui adanya pengawasan pasif. Atau pengawasan aktif melalui penggunaan peletakan CCTV di jalan-jalan protokol selain membantu pengawasan kemacetan, juga memantau tindak kejahatan yang mungkin bisa terjadi di jalanan. Pada satu sisi, hal ini dapat membantu pemerintahan untuk mengawasi masyarakat melalui tata ruang. Namun, di sisi lain, privasi individu bisa dilanggardengan pemanfaatan yang tidak tepat. Di beberapa negara yang sudah maju, mekanisme panoptisisme ini dinilai sebagai mekanisme yang melanggar privasi masyarakat.

 

Persantunan

Beberapa bagian dalam artikel ini telah dipublikasikan dengan judul “The meaning of panopticism in architecture deterministic” dalam buku “Recent Trends in Social and Behaviour Sciences: Proceedings of the International Congress on Interdisciplinary Behaviour and Social Sciences 2013” (2014) yang ditulis bersama Murni Rachmawati and Josef Prijotomo.

 

Referensi

[1] Foucault, M. (1977). Disciplin and Punishment: The Birth of the Prison. Billing & Sons, London.

[2] Leach, N. (1997). Rethinking Architecture: A cultural reader theory. Routledge, London.

[3] O’Farrel, Clare. (2006). Michel Foucault. Sage Publication, London.

[4] Rayner, T. (2001). Biopower and Technoology: Foucault and Heidgger’s Way of Thinking. http://sydney.edu.au/contretemps/2may2001/rayner.pdf diakses 1 Juni 2014

[5] Rabinow, Paul (1984). The Foucault Reader. Penguin Books, London

[6] Lockton, Dan (2011) ‘Architectures of control in the built environment’. Design with Intent. Architectures.danlockton.co.uk. diakses 1 Juni 2014, http://architectures.danlockton.co.uk/architectures-of-control-in-the-built-environment/

 

[1] Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan atau dikenal dengan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) merupakan sebuah pendekatan pencegahan perilaku kriminal melalui desain lingkungan

Sherly de Yong
Sherly de Yong terlahir di Malang, 2 Maret 1983. Pendidikan dasar dan lanjutan pertama diselesaikannya di SDK Santo Yusuf Malang dan SMPK Santo Yusuf Malang. Kemudian pendidikan lanjutan atas diselesaikan di The Knox School Melbourne. Pada tahun 2007 menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Jurusan Desain Interior Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra Surabaya dengan judul Skripsi “Studi Implementasi Konsep Ruang Heterotopia pada Interior Gereja Katolik, dengan Studi Kasus: Gereja Katolik Tritunggal Mahakudus Tuka-Dalung Bali”. Pada tahun yang sama pernah bekerja sebagai konsultan desainer di sebuah perusahaan desain interior di Singapura. Tahun 2008 hingga 2010 menjadi asisten dosen pada jurusan Desain Interior. Tahun 2010 hingga sekarang menjadi dosen tetap pada jurusan Desain Interior Univesitas Kristen Petra. Pada bulan Agustus 2012, menjadi mahasiswa S2 di Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dengan Program Studi Arsitektur Bidang Keahlian Teori, Sejarah, dan Kritik Arsitektur.