Komunikasi Politik Media Sosial

1624 Views |  1

 

Koneksi internet membuat “dunia ini mengecil” dengan menghubungkan individu tanpa batas ruang dan waktu. Keterhubungan ini membuka komunikasi dua arah. Individu tidak lagi sebatas konsumen informasi, namun berpeluang untuk memproduksinya. Salah satu modanya adalah berpendapat dan berorasi di media sosial. Gegap gempita pemilu presiden 2014 di Facebook, misalnya, dianggap sebagai momen kebangkitan keterlibatan politis netizen muda Indonesia. SocialBaker mencatat 40,8 juta interaksi seputar pemilu dalam bentuk like, komentar, dan share [1]. Kampanye daring membludak karena kecepatan produksi dan konsumsi informasi melalui moda ini.

Namun, apakah implikasi dari kecepatan pola konsumsi-produksi ini terhadap isi informasi dan keterlibatan politik penggunanya?

 

Evolusi Komunikasi Politik Media Dijital

Komunikasi politik di media sosial berjejaring (khususnya Facebook) dipermudah oleh keterhubungan citra visual, tekstual, dan verbal. Komunikasi politik dalam hal ini berarti cara menyampaikan pesan politis atau berpolitik dengan mempengaruhi orang lain. Komunikasi sendiri berarti mekanisme perpanjangan informasi, pemikiran dan/atau kekuasaan.

Televisi (TV), yang juga mampu menghadirkan ketiga citra tadi, merupakan salah satu instrumen perpanjangan kuasa yang berpengaruh di Indonesia sejak 50 tahun lalu. Perkembangan komunikasi politiknya dapat dibagi dalam tiga fase, sebagai (1) corong negara, (2) corong pasar, dan (3) corong pengusaha. Kehadiran media sosial menambahkan fase lain sebagai (4) corong individu. Hal ini tentu mempengaruhi perubahan isi informasi, rezim, publik, dan ruang komunikasi antara rezim dan publik.

 

Media Televisi sebagai Corong Negara

Televisi Republik Indonesia (TVRI) berdiri sebagai “sebuah instrumen komunikasi [Orde Lama] dalam pembangunan mental, spiritual, dan fisik… bangsa Indonesia… [yang] sosialis.” (KEPPRES No. 27 tahun 1963). Setelah Orde Lama tumbang, Orde Baru mengarahkan TVRI untuk memajukan persatuan dan kesatuan nasional, stabilitas nasional, dan stabilitas politik [2]. Terlepas dari perbedaan fundamental kedua orde, ia tetap berfungsi sebagai corong untuk mencangkok ideologi dan mempropagandakan tujuan nasional. Pemberitaan menjadi tayangan dogmatis sebagai usaha penyamaan persepsi.

Publik terdefinisi secara abstrak, bangsa. Pemerintah, melalui TVRI, merasa bertanggung jawab sebagai “ayah” untuk menyaring informasi dan mendidik massa yang “masih bodoh” [4]. Ruang yang terbentuk bersifat patriarkis dan searah. Fakta yang disebar berupa wacana keberhasilan kebijakan pemerintah, hasil pembangunan, ataupun diskusi antara para petani dan nelayan dengan presiden [3].

 

Media Televisi sebagai Corong Pasar

Kebosanan terhadap kualitas acara TVRI menstimulasi beberapa pengusaha di lingkaran pemerintahan untuk menginisiasi saluran televisi swasta guna menghadirkan hiburan alternatif yang “berkualitas”. Di akhir 80-an, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) milik anak presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, memulai siaran komersial pertamanya di Jakarta. Hal ini diikuti oleh kemunculan stasiun TV swasta lainnya.

Pada awal kemunculannya, isi siaran TV swasta selalu berada dalam pengawasan TVRI. Mereka diwajibkan untuk melaporkan muatan acara secara berkala (KEPMENPEN RI No. 111 tahun 1990). Sementara itu, hak pewartaan berita eksklusif milik TVRI, yang lain hanya berkewajiban untuk merelainya pada waktu yang bersamaan. Walaupun begitu, TV swasta menemukan celah dengan menarasikan informasi dalam bentuk tuturan (features) dan reportase penyelidikan [5]. Publik terekspos dengan realita “kebakaran di daerah kumuh yang bakal didirikan kondominium, pemogokan para buruh, demo mahasiswa dan LSM di gedung DPR/MPR, pembunuhan, banjir, atau kasus-kasus pengadilan [6].”

Ruang komunikasi yang dimonopoli TVRI melemah oleh beragam alternatif fakta dan siaran hiburan. TV swasta berlomba-lomba menarik penonton dengan memberikan program yang mereka minati. Ketertarikan ini memberi timbal-balik rating sebagai daya tawar bagi pihak ketiga untuk memasang iklan. Publik dibombardir oleh hiburan dan iklan yang menawarkan berbagai komoditas dan standar gaya hidup baru. Ruang komunikasi dogmatis beralih menjadi ruang transaksional antara pembeli dan penjual.

 

Media sebagai Corong Pengusaha

Pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998 meruntuhkan otoritas pemerintah terhadap fakta. Relai berita TVRI seketika dihentikan dan UU penyiaran no. 32 tahun 2002 secara resmi menghapus kewajiban tersebut. Pemerintah, melalui TVRI dan Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N), tidak lagi menguasai dan mengendalikan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tersusun oleh warga negara kompeten yang netral (non-partisan dan non-media) mengambil alih fungsi ini. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab publik untuk mengawasi dan mengembangkan kualitas penyiaran terdefinisi dengan lebih jelas.

Walaupun begitu, pemain TV swasta tidak banyak berubah. Raja-raja media yang tumbuh sejak Orde Baru masih menguasai sebagai pemilik, penyandang dana, pemegang saham, atau “tangan tak terlihat” [7]. Pergantian orde membuat intervensi pemerintah melemah dan regulasi berpihak pada pengusaha TV. Mereka semakin tidak terkendali, Oligopoli terjadi. Beberapa pengusaha memiliki lebih dari satu stasiun TV. Misalnya, PT Media Nusantara Citra (MNC) milik Hary Tanoe menguasai RCTI, TPI, dan Global TV; PT Trans Media Corporation milik Chairul Tanjung menguasai Trans TV dan Trans7; atau PT Cakrawala Andalas Televisi milik Anindya Bakrie menguasai ANTV dan TV One.

TV swasta seolah memiliki kendali akan “fakta” dan menyesuaikannya dengan pandangan politik pemiliknya. Terjadi aliansi antara penguasa media dan kekuatan politik. Surya Paloh (pemilik Metro TV) dan Aburizal Bakrie (ayah Anindya Bakrie), misalnya, memanfaatkan stasiun TV miliknya dalam kampanye presiden di tahun 2004 dan 2009 untuk mewakili kepentingan golongan. Pada kampanye presidensial 2014 pun, beberapa stasiun TV swasta terlihat sengit membeberkan “fakta” pro-kontra calon presiden unggulannya dengan kadar yang berbeda, bahkan hasil pemungutan suara resmi sempat berbeda.

Fakta tidak lagi tunggal, tetapi majemuk sesuai dengan TV yang memberitakan. Publik dibingungkan dengan realitas yang simpang siur. Ruang transaksional berubah menjadi ruang pembentukan opini yang semakin menyegmentasi publik. Kecurigaan publik terhadap netralitas TV swasta muncul. Dan mereka mencari alat komunikasi politik alternatif, sebagian menemukan media sosial berjejaring sebagai salah satu opsi tandingannya.

Media sosial berjejaring

Media sosial berjejaring

 

Media Jejaring sebagai Corong Individu

Penetrasi ponsel cerdas (smart phone) membuat media sosial mudah dijangkau oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Di tahun 2014, sekitar 23% dari jumlah populasi menggunakan ponsel cerdas [8], sementara itu pengguna media sosial berjejaring Facebook mencapai 69 juta jiwa [9]. Dengan angka yang signifikan, Facebook memiliki massa kritis untuk membuatnya fungsional. Massa ini terikat kontrak sosial secara elektronik sebagai warga.

Facebook menitikberatkan pada keautentikan warganya dalam memproduksi dan mendistribusikan muatan (content) melalui jejaring “teman”. Setiap warga memiliki hak suara untuk berbagi berita, menyatakan opini, atau mengungkapkan emosinya yang membentuk informasi. Setelah berjejaring, ia dapat menyebarluaskannya, dan ditanggapi oleh jejaringnya menjadi informasi baru. Setiap individu berpeluang berkomunikasi politik dengan mengonsumsi dan memproduksi informasi.

Ada dua komponen utama Facebook yang terkait dengan komunikasi politik, yaitu wall dan newsfeed. Wall merupakan “ruang” privat individu untuk berekspresi, sementara newsfeed berisi informasi publik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi. Kecuali pengaturan standar diubah, informasi yang diproduksi di wall akan muncul secara otomatis di newsfeed. Hal ini menjadikan Facebook menjadi sebagai sebuah panggung tempat mendengar-melihat dan didengar-dilihat, sebuah ruang penampakan. Ruang publik di Facebook akhirnya berisi agregat ruang-ruang privat individu-individu yang menginvasinya. Kota Facebook menjadi “a collective shield or armor plate, an extension of the castle of our very skins” [10].

Individu dalam dunia Facebook direpresentasikan oleh sebuah avatar, sebuah persona. Individu membangun keunikan personanya dengan mengoleksi “citra” – potongan-potongan informasi di wall. Hal ini terkait dengan aktivitas yang dilakukan, informasi yang dibaca, opini yang disampaikan, hingga preferensi dalam kehidupan sehari-hari – misalnya, musik, film, atau makanan. Penggalan-penggalan ini membentuk sebuah gambaran ideal seorang individu yang ingin ditampilkan kepada individu lain.

Dengan hadirnya persona, definisi rezim, publik, dan ruang relasi diantaranya dipertanyakan ulang. Rezim, oleh media ini, tidak lagi dipandang sebagai satu badan dengan satu suara, namun terpenggal-penggal persona per persona. Begitu pula publik yang makin tersegmentasi menjadi individu-individu unik. Fokus pandangan politik beralih dari ideologi yang diusung golongan menjadi citra yang dibawa oleh seorang persona. Komunikasi dua arah juga membuat ruang relasi antara publik dan rezim menjadi intim dan personal.

Walaupun berwujud ideal, citra hanyalah sebuah representasi yang memiliki jarak dengan realita. Representasi memiliki cacat dengan berasumsi bahwa tanda dan realita itu sebanding – apa yang diperlihatkan citra merupakan realita [11].  Padahal, citra akan mendegradasi realita dalam empat tahap: (1) ia akan mencerminkan realita, (2) menutupi dan menyalahgunakan realita, (3) menutupi ketidakhadiran realita, dan akhirnya (4) citra tidak menanggung realita tadi dan menjadi simulakra sejati.

Simulakra adalah salinan tanpa aslinya, sehingga ia tidak memiliki tempat dalam realita. Simulakra tidaklah menutupi kebenaran, tetapi menampilkan kebenaran yang tidak ada. Dalam bahasa populer, simulakra hampir bermakna serupa dengan “hoax” – kebohongan yang dirupa sebagai kebenaran.

Simulakra telah ramai didiskusikan semenjak hadirnya televisi dan konsumerisme massal sebagai alat propaganda. Sepotong fakta yang dibungkus opini dapat menjadi tajuk utama di layar kaca. Atau, sepotong realita yang diberitakan secara berlebihan dapat mengubur realita lain di saat bersamaan. Ia menciptakan “hiperrealitas” –realita yang lebih nyata dari realitanya itu sendiri.

Simulakra menjadi lebih kompleks ketika sebuah proses penyalinan dan penyebaran dapat berlangsung dengan cepat, misalnya, pada media sosial berjejaring. Walaupun ada kesempatan, ternyata hanya 1% penggunanya yang secara aktif memproduksi muatan, sementara itu 9% berinteraksi dengan muatan tadi dan 90% lainnya merupakan pembaca pasif [12]. Interaksi ini pun tumpang tindih antara muatan orisinal individu dan yang bersumber dari media massa, atau campuran keduanya. Hiperrealita media massa dapat dipercepat proses simulakranya oleh jejaring. Ataupun sebaliknya, muatan dari individu yang belum diverifikasi dapat langsung dikutip sebagai opini publik. Keduanya saling meminjam “fakta” dari yang lain.

 

Epilog

Media sosial hanyalah sebuah katalis yang memberi keleluasaan untuk memelihara weak ties – hubungan pertemanan yang efektif untuk penyebaran informasi, namun lemah dalam mengembangkan ikatan modal sosial [13]. Ruang komunikasi, mungkin, tidak lagi didominasi oleh corong negara, pasar, atau pengusaha. Mereka hadir beriringan dan tidak saling mengeliminir. Ruang corong individu pun tak luput dari masalah kesubjektivitasan yang dapat mempertajam friksi antar individu atau antara individu dengan rezim yang lebih personal dan emosional – antara kami dan kalian. Antara kubu pro-Jokowi dan kubu pro-Prabowo, kubu anti-Jokowi dan anti-Prabowo, kubu Islam Liberal dan anti-Islam Liberal, antara pro-ASI dan pro-Susu Formula. Masih perlu waktu agar bijak dalam menggunakan media ini sebagai alat komunikasi politik.

Kemudahan penyebaran dan berpartisipasi juga membawa clicktivism – rasa aktivisme dengan klik, misalnya, sebuah petisi daring. Situs change.org mengklaim 6 kemenangan besar petisi di tahun 2015, termasuk pengunduran diri ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akibat pelanggaran kode etik. Namun, petisi belum memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mewajibkan pemerintah untuk merespon dan hanya mampu memberi tekanan moral dan penggiringan opini publik. Pada September 2015, Uber, sebuah perusahaan transportasi daring asal Amerika yang mempertemukan persediaan dengan permintaan mobilitas, meluncurkan petisi untuk “melawan” aksi penertiban hukum oleh pemerintah. Sekitar 25,000 orang setuju dengan argumen bahwa ribuan orang akan kehilangan pekerjaan dan alternatif transportasi. Sementara itu, menurut pemerintah, Uber belum berizin resmi beroperasi sehingga lolos pajak dan tak mengasuransikan penumpangnya. Hal ini menyamarkan pembelaan keberadaan komuter sosial atau cair hukum terhadap hal yang menguntungkan pribadi dengan dalih terbatasnya ketersediaan transportasi umum.

Kecepatan produksi-konsumsi memberikan tekanan kepada aktualitas informasi. Publik seolah tidak diberikan waktu untuk merefleksikan informasi, karena akan selalu diperbaharui. Individu menjadi reaktif untuk menyuarakan opininya dengan segera. Opini mengalahkan verifikasi. Fakta tak lagi menjadi dogma milik pemerintah atau transaksi pengusaha, melainkan berada di tangan individu. Karenanya, kita dituntut lebih kritis dan skeptis terhadap informasi dengan: (1) mempelajari isi berita, (2) memeriksa keutuhan informasi, (3) mengenali sumbernya, (4) mengevaluasi bukti-bukti yang ditawarkan, (5) menyelidiki kemungkinan penjelasan lain, dan (6) menanyakan kegunaan informasi tersebut [14].

Kecepatan arus informasi malah mempersulit kejelasan sebuah fakta yang harus disaring dari opini, emosi, dan fakta lain yang mengalihkan. Fakta identik dengan paradoks kucing Schrodinger yang tidak akan benar-benar nyata sebelum kita membuka kotaknya dan melihat sendiri bahwa kucingnya hidup atau mati.

 

Referensi

[1] Noviandari, L., 2014. “Facebook temukan 200 juta perbincangan seputar pemilu presiden 2014 di Indonesia.” TechinAsia [online] 11 Juli. Diakses dari: https://id.techinasia.com/facebook-temukan-200-juta-perbincangan-seputarpemilu-2014-indonesia/ [Diakses 2 Oktober 2015].

[2] Alfian and Chu, G. C., 1981. Satellite Television in Indonesia. Jakarta: LEKNAS/LIPI.

[3] Panjaitan, E. L. dan Iqbal, D., 2006. Matinya Rating Televisi. Jakarta: Yayasan Obor.

[4] Anderson, B. R. O’G., 1972. “The Idea of Power in Javanese Culture.” Dalam Culture and Politics in Indonesia, ed. Claire Holt. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

[5] Depari, E. 1996. “Trend Jurnalistik Elektronika.” Dalam Profil Pers Indonesia: 50 Tahun PWI Mengabdi Negeri. Semarang: Citra Almamater.

[6] Wardhana, V., 1997. Kapitalisme Televisi dan Strategi Budaya Massa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[7] Ida, R., 2011. “Reorganisation of Media Power in Post-authoritarian Indonesia: Ownership, Power and Influence of Local Media Entrepreneurs.” Dalam Politics and the Media in Twenty-first Century Indonesia, eds. Krishna Sen dan David T. Hill. London dan New York: Routledge.

[8] Nielsen, 2014. “The Asian Mobile Consumer Decoded.” Nielsen [online] 14 Januari. Diakses dari: http://www.nielsen.com/ph/en/insights/news/2014/asian-mobile-consumers.html [Diakses 2 Oktober 2015].

[9] Purnell, N., 2014. “Facebook Users in Indonesia Rise to 69 Million.” WallStreetJournal [online] 27 Juni. Diakses dari: http://blogs.wsj.com/digits/2014/06/27/facebook-users-in-indonesia-rise-to-69-million/ [Diakses 2 Oktober 2015].

[10] McLuhan, M., 2001. The Medium is the Massage. Great Britain: Allen Lane The Penguin Press.

[11] Baudrillard, J. 2002. Jean Baudrillard: Selected Writings. California: Stanford University Press.

[12] Marichal, J., 2012. Facebook Democracy. Farnham dan Burlington: Ashgate.

[13] Gladwell, M., 2010. “Small Change: Why the revolution will not be tweeted.” The New Yorker [online] 4 Oktober. Diakses dari: http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell [Diakses 2 Oktober 2015].

[14] Kovach, B., 2010. Blur. New York: Bloomsbury USA.

Ivan Nasution
Ivan Nasution lulus dari Arsitektur ITB pada tahun 2006, lalu bekerja di Park+Associates Architect, Singapura. Di tahun 2011, ia menyelesaikan pendidikan penelitian pascasarjana di Berlage Institute Rotterdam. Saat ini menjadi peneliti di Centre for Sustainable Asian Cities, National University Singapore. Di sela waktu luangnya, ia aktif menjadi fasilitator bagi Participate in Design, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang desain, perencanaan, dan pendidikan.