Hong Kong, Ruang Publik dan Sebuah Pembelajaran

4561 Views |  Like

“Saya ingat ketika pertama kali terbang ke Hong Kong sekitar tiga tahun lalu. Kota belanja seperti banyak orang bilang terasa begitu kental bahkan saat menaiki armada pesawat terbangnya. Katalog tebal berisikan produk-produk dengan merek ternama langsung menyambut para penumpang di bangku kabinnya. Dan begitu memasuki kota Hong Kong, foto-foto di internet tampaknya tidak bisa benar-benar menggambarkan suasana dan feeling yang bakal anda dapatkan begitu memasuki hutan konkrit ini.It’s almost surreal for me, a boy who spent most of his time in a city that only has (probably) no more than five buildings with more that 20 storeys high in every 5 km²”

Sekilas tentang Hong Kong

Hong Kong (gambar 1), salah satu dari dua kota di China (selain Macau) yang memiliki status Special Administrative Region (SAR) terletak di ujung bagian barat-daya China dengan luas 1104 km2 (hampir 2 kali lipat luas daratan provinsi DKI Jakarta). Wilayah otonomi Hong Kong SAR (HKSAR) sendiri terdiri dari Hong Kong Island, Kowloon Peninsula, New Territories dan 262 pulau yang tersebar di wilayah HKSAR.

Gbr. 1 Daerah Administratif Hong Kong SAR (sumber: http://wikitravel.org/upload/shared//thumb/4/44/Hong_Kong_districts_map.png/500px-Hong_Kong_districts_map.png)

Gbr. 1 Daerah Administratif Hong Kong SAR
(sumber: http://wikitravel.org/upload/shared//thumb/4/44/Hong_Kong_districts_map.png/500px-Hong_Kong_districts_map.png)

Hong Kong memiliki tingkat kepadatan yang terbilang tinggi. Menurut data pertengahan tahun 2010 , Hong Kong memiliki kepadatan sebesar 6.540 jiwa/km2. Untuk daerah urbannya sendiri, Hong Kong memiliki kepadatan sekitar 25.000 jiwa/km2. Hampir 4 kali lipat kepadatan daerah kota Jabodetabek. Daerah urban Hong Kong hanya mencakupi kurang lebih 5% dari total area wilayah Hong Kong SAR. Pertumbuhan daerah urban ini khususnya di daerah Hong Kong island dan Kowloon Selatan terkonsentrasi pada area pesisir pulau, dimana sebagian besar areanya merupakan area reklamasi. Hal ini lebih dikarenakan topografi daerah hinterland yang memberi sedikit ruang untuk pertumbuhan kotanya.

Perencanaan Ruang Urban Hong Kong dengan konteks Hyper-density dan Hyper-commercial

Untuk memenuhi kebutuhan ruang dengan populasi yang besar di ruang urban yang kecil ini, pertumbuhan kota Hong Kong mengambil pola vertikal. Pola morfologi urban dengan kepadatan bangunan tinggi ini menghasilkan pola tata guna lahan yang lebih bersifat 3 dimensional. Meskipun secara status legal hanya mencantumkan satu tipe peruntukan lahan, namun secara de facto penggunaan lahannya memungkinkan beragam penggunaan pada satu lot lahan (retail atau fungsi edukasi di area lantai dasar, fasilitas keagamaan di level kedua, klinik di level ketiga , dan perumahan di lantai seterusnya). Hal ini akhirnya juga membawa pengaruh pada pembentukan ruang publik nya. Tidak sedikit ruang terbuka publik atau properti publik di Hong Kong yang berada di level diatas level lantai dasar atau bahkan di area bawah tanah. Central-mid level pedestiran link salah satu contohnya (gambar 2). Koneksi pedestrian multi level sepanjang 800 meter ini merupakan ruang publik yang menghubungkan daerah central dan mid-level melalui beberapa bangunan komersial.

Gbr 2. Central-mid level pedestrian link (sumber: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/HK_Central_Temple_Fair_421_bridge.jpg)

Gbr 2. Central-mid level pedestrian link (sumber: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/HK_Central_Temple_Fair_421_bridge.jpg)

Yang menarik lagi, central-mid level pedestrian link ini adalah salah satu contoh dimana isu koneksitvitas dan ruang publik membawa pengaruh terhadap penggunaan lahan di sekitarnya. Dengan perkiraan 55.000 orang per hari yang memanfaatkan pedestrian link ini, banyak pihak melihat ini sebagai peluang bisnis dan akhirnya merubah fungsi hunian menjadi fungsi komersial di level yang menghubungkan dengan pedestrian link ini. Terlepas dari isu transportasi yang diselesaikan (atau tidak diselesaikan) oleh pedestrian link ini, ruang yang tercipta membawa pengaruh positif terhadap keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, aktifitas ekonomi serta serta pola tata guna lahan area sekitar.

Sebagaimana kota lain pada umumnya, perencanaan ruang kota Hong Kong juga dipengaruhi oleh aktifitas ekonomi kotanya. Hong Kong sudah terkenal sebagai kota transaksi pelabuhan sejak masa Dinasti Tang sampai pertengahan abad ke-20. Aktifitas ekonomi di pelabuhan menjadikan area di sekitar pelabuhan menjadi pusat peradabannya dimana fungsi pemerintahan, pusat perdagangan dan dominasi fungsi hunian berlokasi. Industrialisasi Hong Kong pada tahun 1950-an menambah fungsi lahan industri di area barat Hong Kong island dan beberapa di Kowloon dengan dominasi pada industri tekstil dan manufaktur. Pada awal tahun 1980an, industri servis ekonomi di Hong Kong mengalami peningkatan seiring dengan penurunan industri manufaktur yang banyak beralih ke China Selatan. Pembentukan kota vertikal pun mendominasi pertumbuhan kotanya di paruh akhir abad ke-20 ini, dengan area Central sebagai pusat pertumbuhannya. Sampai saat ini, industri sevis ekonomi ini terus berkembang dan menjadikan Hong Kong sebagai salah satu kota pusat finansial di dunia, dan concrete jungle.

Ruang Terbuka Publik yang Privat: Alternatif yang Pragmatis Realistis?

Tidak seperti kota Singapura, dimana taman atau ruang terbuka publik banyak menjadi alat marketing kota, keberadaan ruang terbuka publik di urban Hong Kong justru menjadi sesuatu yang sepertinya termarginalisasi. Tetapi ruang publik ‘marginal’ ini tidak persis sama dengan yang diutarakan oleh Madanipour,

‘One of the key features of a marginal public space is the close physical contact it can provide between residents and their built environments.’ (Madanipour, 2010, hal. 41)

Elemen kedekatan fisik ini justru ‘tidak muncul’ pada bentukan ruang publik di Hong Kong. Pembentukannya justru lebih dikarenakan pola morfologi dan densitas yang tinggi, yang akhirnya memaksa ruang publik ini berkompetisi dengan ruang-ruang komersial.

Salah satu usaha pemerintah Hong Kong dalam menyediakan ruang publik adalah dengan menerapkan public-private partnership. Pemerintah Hong Kong memberikan insentif bonus luas lantai tambahan vertikal bagi pihak privat yang menyediakan ruang publik di lahan propertinya. Bonus luas lantai tambahan ini bisa mencapai 5 kali lipat dari ruang publik yang diberikan oleh pihak properti yang bersangkutan. Ruang yang kemudian banyak dikenal sebagai Privately Owned Public Space (POPS) atau Privately Owned Public Open Space (POPOS) banyak terlihat di area urban Hong Kong.
Istilah “Privately Owned Public Space” sendiri diperkenalkan di New York pada tahun 1960 (Luk, 2009), istilah ini mengandung dua makna yang secara hakikat bertentangan,

“Privately Owned” refers to the legal status of the land and/or building on or in which the public space is located. Owners would continue to control overall access and use of their private property and the public as a whole could not secure rights of access and use without the owner’s express permission. Thus, it is a “Public Space” rather than a public property in this case since it is not owned by the city. (Kayden, 2000). “Public Space” means a physical place located on private property to which the owner has granted legally binding rights of access and use to members of the public. Ownership continues to reside with the private owner, public space may be thought of as an easement held by the public on the owner’s property. (Kayden, 2000)

Lebih lanjut lagi, Kayden menyampaikan bahwa penemuan regulasi ini didasarkan atas prinsip pencahayaan dan penghawaan di level dasar serta kontrol terhadap keseluruhan besaran bangunan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang terintegrasi dengan pembangunan demi menyediakan pengalaman penjalan kaki yang lebih baik. Moda perencanaan ini mendukung kerjasama antara sektor publik dan privat. (Luk, 2009)

Di Hong Kong, manifestasi tipologi POPS ini bisa dilihat pada beberapa bagian (atau bahkan beberapa level) dari sebuah properti privat. Salah satu contohnya adalah kantor utama HSBC yang berlokasi di Central Hong Kong yang menyediakan ruang publik di area lantai dasarnya (gambar 3). Pada hari kerja, ruang ini tampak terlihat eksklusif bagi para white-collar worker. Tidak tampak sama sekali keramahan dan demokrasi yang seharusnya terlihat dari sebuah ruang publik. Namun setiap hari Minggu, area lantai dasar ini seakan menjadi rumah kedua (terutama) bagi para imigran dari Filipina.
International Financial Centre (IFC) yang berlokasi di area Harbourfront juga menyediakan ruang publik di bagian atap podium shopping mallnya. POPS ini terbuka 24 jam bagi publik. Pihak manajerial properti menyediakan peraturan yang menjabarkan dengan jelas tentang demarkasi yang dimaksud ruang publik, tata laku penggunaan ruang publik dan propertinya, perlindungan terhadap tanaman, kebersihan dll.

Gbr 3. POPS di area lantai dasar kantor utama HSBC (sumber: penulis)

Gbr 3. POPS di area lantai dasar kantor utama HSBC (sumber: penulis)

Kasus POPS HSBC dan IFC adalah salah dua contoh POPS yang berhasil. TIdak sedikit juga ruang POPS di Hong Kong yang pembentukannya tidak lebih dari sekedar untuk memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan pemerintah. Menurut data tahun 2008, lebih dari 70% POPS ini hanya memiliki luasan 50 m2 atau kurang. Hal ini akhirnya menimbulkan keraguan bagi sebagian kalangan praktisi dan akademisi tentang efektifitas penerapan regulasi dari pemerintah ini yang dinilai terkesan pragmatis. Namun demikian, terlepas dari solusi pragmatis atau bukan, POPS ini telah mampu memberikan sebuah alternatif pembentukan ruang publik yang mampu memenuhi kebutuhan hakiki manusia akan sebuah ruang publik pada umumnya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Ercan mengutarakan tentang empat kualitas yang harus dimiliki ruang publik, akses fisik, akses sosial akses kepada aktifitas dan diskusi atau interkomunikasi dan akses kepada informasi. Keempat kualitas inilah yang tampaknya mendefinisikan kekuatan demokrasi dari sebuah ruang publik. Namun akankah demokrasi ini tetap ada jika ditunggangi economic force di belakangnya?

“Contemporary industrialized societies have generally accepted the banishment of unscripted, generous exchange in the public realm of hyper-commercial alternative. “ (Merker, 2010, p. 50)

Seperti pendapat Merker, sekarang ini pola pembentukan ruang kota sering kali mengalami ketersembunyian agenda yang mendahulukan kepentingan ekonomi dari kebutuhan sosial. Agenda kebutuhan sosial tentu saja tidak dapat dengan mudah menemukan irisannya dengan prinsip ekonomi yang selalu mengkonversikan segala sesuatu dengan nilai jual ekonominya.

Pertanyaan seberapa publikkah publik itu? menjadi suatu pertanyaan yang jawabannya sangat tergantung tidak hanya pada kekuatan demokrasi ruang publik itu sendiri tetapi juga pada economic force-nya.  Fenomena ini tidak saja terjadi di Hong Kong, kota-kota di Indonesia juga mengalami hal yang serupa meskipun dalam manifestasi yang berbeda. Ruang publik di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan dll seringkali terkomodifikasi ke dalam bentukan ruang-ruang Mall. Atau contoh kecil ruang publik pedestrian yang seringkali ‘tercuri’ oleh pedagang kaki lima.

Meskipun berbeda secara kultur-sosial, morfologi kota, politik-ekonomi, penerapan regulasi dll, kita bisa melihat kesamaan fenomena yang terjadi dengan ruang publik di Hong Kong, dimana sering kali ruang publik dihadapkan pada dilema kompetisi dengan ruang-ruang komersial. Yang sedikit berbeda dengan kasus antara Hong Kong dan Indonesia tampaknya terlihat pada kesinergisan antara pihak pemerintah, pengembang dan publik dalam proses pembentukan ruang publik. Tidak pernah (atau mungkin jarang) terdengar tentang proses public participation dari sebuah proyek yang melibatkan ketiga aktor ini.

Di Hong Kong, penerapan regulasi dari pihak pemerintah terhadap pengembang dalam penyediaan ruang publik serta kontrol publik yang transparan bisa membantu menumbuhkan kesadaran tentang arti pentingnya ruang publik, yang demokratis. Mungkin kita bisa belajar dari sini?

***

Pustaka

Information Services Department of the Hong Kong SAR Government. (2010). Hong Kong Yearbook 2010. Retrieved from Hong Kong 2010: http://www.yearbook.gov.hk/2010/en/index.html
Boxel, E., Koreman, K., & Sensibles, &. Z. (2007). Re-public: Towards a new spatial politics. Rotterdam: NAi Publishers.
Ercan, M. A. (2010). Less Public Than Before? – Public Space Improvement in Newcastle City Centre. In A. Madanipour, Whose public space?: International case studies in urban design and development (pp. 21-30). Abingdon, Oxon: Routledge.
Hou, J. (2010). Insurgent public space: Guerrilla urbanism and the remaking of contemporary cities. New York: Routledge.
Kayden, J. S. (2000). Privately Owned Public Space : The New York City Experience. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Luk, W. L. (2009, November). Retrieved July 2011, from The New Urban Question
Madanipour, A. (2010). Marginal Public Spaces in European Cities. In A. Madanipour, Whose public space?: International case studies in urban design and development (pp. 31-50). Abingdon, Oxon: Routledge.
Merker, B. (2010). Taking Place – Rebar’s Absurd Tactics in Generous Urbanism. In J. Hou, Insurgent Public Space – Guerilla Urbanism and The Remaking Of Contemporary Cities (pp. 45-58). Abingdon, Oxon: Routledge.
Sandy Putranto
Setelah menyelesaikan sarjana arsitekturnya di ITB tahun 2006, dia
berpraktek sebagai arsitek di salah satu konsultan di Bandung selama 2 tahun. Kemudian melanjutkan studinya di Hong Kong dengan beasiswa penuh di University of Hong Kong untuk program
studi Urban Design. Tahun 2009 mendapatkan gelar Master of
Urban Design nya dengan lulus Distinction. Ketertarikannya akan Urbanisme China mempengaruhi keputusannya untuk berpraktek di Hong Kong. Sekarang aktif berpraktek sebagai Urban Designer di salah satu konsultan internasional di Hong Kong.