Di Atas Kertas

3704 Views |  6

 

©Sri Suryani

©Sri Suryani

Pagi tengah beranjak siang ketika Pak Hidayat datang mengenakan kaos berkancing dan celana hitam, melapisi sosok kurus jangkung. Tergopoh-gopoh ia membawa carik lembaran kertas. Jika ruang jalan di Jakarta memiliki wajah, mungkin itu adalah Pak Hidayat; rona kusam terbakar matahari, mata yang kecil dan lelah, dan lipatan-lipatan usia menghiasi dahi serta sudut mata. Pula aroma familiar keringat yang terbakar terik dan dibedaki debu semakin menangguhkan narasi jalan ibukota.

“Neng, ini sudah benar belom ngisinya?”

Saya tersentak, seketika menerima lembaran formulir yang ia sodorkan. “Sebentar kita lihat sama-sama, ya Pak.”

Pak Hidayat mengangguk cepat. Saya membuka lembaran kertas dan menelitinya dengan seksama, “Rumah Bapak berisi satu keluarga ya?” “Iya, Neng. Anak Bapak empat, dua sudah menikah dan mengontrak di tempat lain. Dua masih sekolah, masih tinggal bareng.” Saya mengangguk, “Kalau pekerjaan Bapak sehari-hari?” “Saya tukang ojek. Di sini ‘kan deket stasiun, Neng. Bapak mangkal di Stasiun Tebet.” ujar Pak Hidayat dengan lancar. Kemudian mengalirlah narasi penghidupannya mengojek: dari pukul enam sampai sepuluh pagi dan dari pukul lima sore hingga sekitar sepuluh malam. Sangat masuk akal jika menarik hubungan antara alur jam berangkat dan pulang kerja warga Jakarta sehari-hari. Tanpa sadar saya ingat potret para tukang ojek yang siaga menunggu saya setiba di stasiun Klender Baru setiap pulang naik kereta komuter, berseru, “Ojek, Neng, ojek?” seraya melambaikan tangan. Pak Hidayat adalah salah satu dari mereka.

“Bapak, ini kolom penghasilan belum diisi…” saya berhati-hati membuka percakapan lanjutan. Di luar dugaan, Pak Hidayat terkekeh pelan.

“Wah ini nggak tentu, Neng,” ia meringis. Saat saya dorong untuk memberi perkiraan, ia menerawang dan menjawab angka satu setengah juta rupiah per bulan, lalu menuliskannya di lembar formulir pendataan. Menyaksikan tulisan Pak Hidayat seperti berjalan di atas ranting yang rapuh. Beberapa kata tidak lengkap atau salah eja. Kali ini giliran saya yang meringis, dalam hati.

“Selanjutnya bagian simpanan atau tabungan juga belum Pak,”sebisa mungkin saya menyiapkan diri atas jawaban tak terduga. Pak Hidayat, sekali lagi, terkekeh dan menjawab dengan ragu. “Nggak tentu juga, Neng. Kadang sepuluh ribu-kadang lima puluh ribu. Itu juga saya nabungnya di celengan.”

Siang itu sepertinya lebih pengap dari biasanya. Saya kehabisan kata-kata. Akhirnya Pak Hidayat kembali menuliskan jumlah perkiraan tabungan per bulan sebesar lima puluh ribu. Dari pertanyaan itu muncul cerita tentang istri Pak Hidayat yang membantu suaminya menjadi pengasuh anak dengan gaji tiga juta per bulan. Juga keluhan tentang pengeluaran bulanan untuk pendidikan anaknya: KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang membebaskan biaya administrasi bulanan, tapi masih dibuntuti biaya pembelian seragam dan buku pelajaran. Pengeluaran PAM diganti dengan biaya sumur pompa komunal yang sewaktu-waktu butuh perawatan dan warga akan patungan membayarnya.

Menatap topik terakhir dalam formulir, saya menelan ludah. “Status rumah Pak Hidayat rumah milik, ya… Bapak punya sertifikat kepemilikan tanah?”

Nggak, Neng, itu rumah warisan dari orang tua saya. Paling ada struk pembayaran PBB dan listrik aja.” Pada kertas-kertas yang disebutkan, saya tenggelam dalam kekosongan. Pak Hidayat adalah satu dari kumpulan keluarga yang mendiami tanah seluas 2×4 meter di Bukit Duri. Sedikit demi sedikit mereka membangun rumah dari material bangunan yang memadai. Hingga waktu membuka kemungkinan untuk menambah jumlah lantai menjadi dua dan bertambahnya usia anak-anak membutuhkan kamar terpisah kala malam datang. Delapan meter persegi, dua lantai menjadi enam belas meter persegi, setara dengan delapan ruang parkir motor, dua parkir mobil, atau mungkin teras rumah seseorang di belahan Jakarta lain. Pada bidang itu, Pak Hidayat menghabiskan masa kecil hingga kini membangun keluarga, membesarkan anaknya. Ilmu arsitektur yang saya pelajari meleleh tak berbentuk. Pak Hidayat adalah arsitek bagi keluarganya.

“Kira-kira berapa biaya membangun rumah Pak?” Barangkali ini adalah pertanyaan paling berat yang terlontar.

Pak Hidayat tersipu menjawabnya, menggaruk kepala dengan gelisah. “Saya kurang tahu neng. Rumahnya sudah lama, sejak tahun 60an. Renovasi juga hanya ganti seng dan cat dinding saat lebaran. Yah, kalo itu mah paling seratus-dua ratus ribu.” Pada titik ini saya merasa ilmu arsitektur yang saya pelajari menguap dihisap terik yang mencekik. Ini bukan hanya soal rumah, tapi perihal kehidupan seseorang,―suara yang mewakili sebuah keluarga. Mereka berusaha menyambung hari demi hari, bergelut dalam kemungkinan dan keadaan.

Pikiran saya melayang tinggi pada Millenium Development Goals yang dicanangkan oleh UN untuk mengurangi pemukiman berkualitas minim yang diterjemahkan dengan berbagai cara oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bappenas mengusahakan program SAPOLA (Slum Alleviation Policy and Action Plan) melalui skema 100–0–100 dijabarkan dalam skema 100 % penyediaan air bersih―0% pemukiman ‘kumuh’―100% sanitasi memadai. Bagaimana mungkin kita bicara tentang perbaikan kualitas pemukiman hanya dengan aspek fisik dan lupa dengan perbaikan ekonomi? Belum lagi proyek 1000 tower rumah susun tahun 2006 yang salah sasaran, kini digunakan oleh kelas menengah. Sementara itu pemerintah kota sibuk memainkan lakon lama Jakarta dan banjir dengan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung sejak PROKASIH (Program Kali Bersih) tahun 90an hingga sekarang. Terlepas dari wacana banjir yang selalu menjadi alat politik, apakah relokasi ke rumah susun mampu memperbaiki hidup Pak Hidayat? Jauhkah lokasi sekolah dari rumah yang baru? Berapa biaya yang harus ditambah per bulan untuk transport dan sewa unit beserta perawatan rusun?

Kita mungkin tak bisa memuaskan semua orang, tapi setidaknya kita bisa berpikir lebih jernih dan adil dalam memandang sesuatu.

Tiba-tiba konsep pembangunan berkelanjutan menjadi jauh dan samar. Krisis perumahan terjangkau juga terjadi di belahan dunia lain. London, misalnya, mengalami perubahan sistem perumahan sejak akhir tahun 1970an. Tatcher memberikan kebebasan jual-beli rumah bagi penghuni perumahan publik, yang berujung pada tidak terkontrolnya harga rumah. Sedikit demi sedikit, tercipta hirarki pusat-pinggir pada kota metropolitan ini. Hingga kini, wacana London dan krisis perumahan terus terjadi dan lagi-lagi menjadi alat politik setiap pemilihan umum. Phnom Penh, tetangga dalam satu kawasan regional, tunggang langgang menghadapi isu manajemen tanah dan tingginya investasi asing yang masuk dalam bentuk pengembangan ‘kota’ baru atau kawasan industri. Perkembangan kota berbasis industri seperti ini tak lepas dari kebutuhan hunian jutaan pekerja. Seperti halnya Indonesia, Kamboja menghadapi tekanan sirkulasi penduduk dari desa ke kota, perputaran modal, dan berujung pada perkembangan kota yang pesat.

“Saya tulis lima belas juta aja, ya, Neng?”suara Pak Hidayat memanggil saya kembali. Untuk beberapa saat saya terdiam, lantas hanya bisa mengiyakan.

Dalam konteks sistem pertanahan Jakarta yang berdasarkan pasar, Pak Hidayat mengalami dilema yang panjang akan masa depan tempat tinggal. Tengok saja bagaimana media koran, televisi, bahkan pemerintah sendiri menganggap mereka yang tinggal di tepian Sungai Ciliwung sebagai penduduk ‘ilegal’ atau ‘liar’. Seakan keberadaan entitas kehidupan hanya diwakili oleh sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh lembaga negara.

Di atas petak tanah dua lantai 2×4 meter atau luas total 16 meter persegi, Pak Hidayat mendefinisikan rumahnya. Luasan itu dibawah standar luasan rumah sebesar 36 meter persegi yang ditetapkan oleh Kementrian Perumahan Rakyat. Belum lagi jika Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) yang terus direvisi dalam kurun waktu tertentu memutuskan daerah tempat tinggalnya adalah tidak ditujukan untuk fungsi pemukiman. Dua layer ini menciptakan legitimasi mampu atau tidaknya Pak Hidayat memposisikan diri sebagai penduduk ‘legal’.

Apalah arti standar dan rencana-rencana di atas kertas itu. Rumah adalah ruang dimana kita melepas lelah dan berlindung dalam naungnya.

Apakah tinggal di rumah susun sewa yang sewaktu-waktu bisa naik harga, atau kredit rumah murah tapi jauh dari stasiun tempat ia mengojek adalah satu-satunya jalan untuk Pak Hidayat?

Mungkin kota ini begitu sibuk mengelola arus siapa yang datang dan pergi. Rangkaian keputusan yang diambil di sana mengandung konsekuensi-konsekuensi, di mana nalar menjadi subjektif. Kali ini Pak Hidayat berada dalam transaksi tentang rumah. Mungkin Pak Hidayat bisa mendapat sepetak ruang di rumah susun entah dimana, namun apakah transaksi selesai di sana? Sementara itu ia dan keluarga memulai dari awal semuanya: sekolah untuk anak, lokasi mengojek, dan pekerjaan baru bagi istrinya. Transaksi tentang rumah menciptakan kompromi yang tidak sederhana.

Kita lupa bahwa kebijakan publik selalu tawar-menawar dengan waktu. Dalam kasus relokasi pemukiman pada proyek normalisasi Waduk Pluit ke rumah susun Marunda, pada akhirnya warga meninggalkan ‘rumah’ yang disediakan. Lokasi yang jauh dari lokasi kerja di Muara Baru membuat warga memilih kembali menempati pemukiman ‘kumuh’ yang belum digusur. Jelas sekali bahwa yang dibutuhkan bukan rumah per se, tapi penghidupan. Selama kebijakan perbaikan pemukiman ‘kumuh’ masih sebatas transaksi unit yang tersedia di rumah susun, tanpa dukungan penghidupan bagi warga, Jakarta Bebas Banjir atau Jakarta Bebas Kumuh hanya lagu lama yang diputar berulang. Relokasi bukan solusi, namun hanya langkah awal satu opsi. Karena itu, dalam banyak kasus di belahan dunia, kebijakan perumahan erat dengan konsep pembangunan kota.

Mungkin Pak Hidayat dan warga yang terdampak kebijakan publik tidak butuh solusi, tapi platform. Pak Triatno Y.H., seorang profesor dari Universitas Indonesia menyebutkan pentingnya infrastruktur sosial untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur fisik. Mungkin ini yang seringkali luput dalam kebijakan publik selama ini.

Kebijakan publik, dalam konteks ini adalah pembangunan infrastruktur fisik, masih seperti acara hajatan dari pemerintah; kita yang tidak diundang seakan tidak punya andil apa-apa, cukup tahu saja.

“Terima kasih, Neng.” Pak Hidayat kembali membuyarkan lamunan. “Oh ya sudah selesai ya, Pak. Terima kasih juga.” saya menerima berkas pendataan dengan senyum terbaik yang saya miliki. Bagaimanapun, upaya menawarkan alternatif bermukim tetap patut diperjuangkan. Hari ini belum usai dan esok adalah kesempatan baru. Pram pernah menulis, “Segala persoalan yang diciptakan oleh manusia, dapat diselesaikan oleh manusia.” Untuk itu tulisan ini ada.

Malam itu, di suatu sudut Jakarta, Pak Hidayat mengarahkan motor kreditannya, membelah jalan Bukit Duri yang sepi… sampai tiba ia pada pintu yang terbuka hangat untuknya.

Bukit Duri, Januari 2016.

 

Sri Suryani
Arsitek amatir. Telah menyelesaikan program master di Development Planning Unit – The Bartlett UCL jurusan Building and Urban Design in Development pada bulan September 2015. Saat ini sedang belajar di Yayasan Ciliwung Merdeka dan penelitian mandiri tentang politik ruang dan pengetahuan. Berharap suatu saat bisa membangun taman kanak-kanak dan melukis setiap hari.